Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51
Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi
Silahkan login untuk memberikan pendapat.
Penulis Tamu:
Pilihan Moderator:
-
Politik Pendidikan: "Kemampuan bahasa" first, the rest are commentary
Wonggantenk -
Minggu, 14 Mar '10
-
Di Balik Gagasan Kekerasan dalam Agama
conscientizacao -
Kamis, 11 Mar '10
-
"The Rigis", Shah Iran, dan Neokon Amerika
Olas -
Rabu, 10 Mar '10
-
Kopdar Jogja : Diskusi Ringan Menjelang Ultah Politikana
Agus PW -
Senin, 8 Mar '10
-
Anda makan apa 20 tahun lagi? Politik Pertanian dan Demografi Indonesia di Mata Mahasiswa Asing
Wonggantenk -
Minggu, 7 Mar '10
-
Sarapan Politikana: Sama-sama Barbar
sarapan politikana -
Rabu, 3 Mar '10
-
Pluralisme Agama: How Liberal Can You Go?!
Olas -
Minggu, 28 Feb '10
-
Demokrasi Digital
Amstrong Sembiring -
Senin, 22 Feb '10
-
Teori Konspirasi Itu!
Olas -
Sabtu, 20 Feb '10
-
6 Alasan Saya Menolak RPM Konten
Bung Ajo -
Senin, 15 Feb '10
- Artikel pilihan yang lain »
