Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x
konsumen_politik

curiosity

dari sabang sampai merauke

Artikelnya:

Saat ini curiosity belum mulai menulis

Follower (1):

Komentar:

  • selintas saya kira gambar itu adalah gambar cuplikan dari salah satu film india : )) »
  • Subroto: : ) »
  • Buka ke publik kejahatannya, adili pelakunya di jalanan. Konsekuensinya, sedikit keras tangkep dan gantung rame-rame SIBUYO and the gank di Monas! Revolusi Rakyat Terbuka yang berdarah-darahR 30; »
  • Semua komentar »
  • @konsumen_politik »

curiosity

Pamor: 0.93

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

krisnov krisnov 4 Feb 10, 11.47

Salam kenal, thanks.

yusro yusro 10 Nov 09, 10.18

Salam hormat, selamat datang di politikana

ariau ariau 8 Mei 09, 13.24

jabat erat dari saya mas : )

Fauzan Wonggantenk 18 Apr 09, 18.57

salam kenal mas he he he

guawijaya guawijaya 15 Apr 09, 16.40

Salam kenal mas

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: