Politikana

12 Maret adalah "World Day Agai ... 8 12 Maret adalah "World Day Against Cyber Censorship" 8
Status page | Arsip x
leband

LeBand

belum sanggup jadi penerang, karena belum punya sumber dan sarana penerangan yang cukup..

Artikelnya:

Follower

Saat ini LeBand belum mempunyai follower

Komentar:

  • Jason Todd: yah mentertawai orang mah bebas-bebas saja, itu sudah hukum alam jikalau tidak ditertawai ya pasti mentertawai.. namun sebagai manusia yang mencintai sesamanya, lebih baik… »
  • uradn: yah gapapa, cuman mau belajar menggunakan bahasa pengantar sesuai kaidah EYD.. untuk yg suka menyindir2 "hati2 penggunaan bahasa" sebenarnya ini blog belajar bahasa atau politik?… »
  • yah gw mah cuman bisa ngomong: supaya pulau terluar kagak diambilin ama bangsa lain.. DI ISI.. suruh dinas pariwisata bikin program: "pelacuran dan perjudian dipulau2 terpencil" kan… »
  • Semua komentar »
  • @leband »

LeBand

Pamor: 0.03

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

leband LeBand 14 Jun 09, 14.02

udah dipasang lagi tu, tadi niatnya mau gua edit dulu, tpi gk jadi (krn mau fokus sama real world dulu/anak2).. kasih comment lagi ya,
tapi harus "jelek" lagi gitu.. : )
ada saran gak?

faaz_alqassam alakazam 14 Jun 09, 12.39

hoh, kok artikelnya dihapus...

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (83% Tidak) 48

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: