Politikana

12 Maret adalah "World Day Agai ... 8 12 Maret adalah "World Day Against Cyber Censorship" 8
Status page | Arsip x
madowl

Mad Owl

Artikelnya:

Follower (4):

Komentar:

  • Mad Owl: Kandang khusus yang saya maksud, artikel mereka yang terdeteksi "Antik" langsung hilang dari stream Artikel Terbaru, atau dari halaman utama situs ini. Masuk ke Kategori Kandang… »
  • Barangkali dikarantina saja dan dilestarikan bung yusro. Postingan ujang_tri, Muhammad Tamim Pardede dan tokoh-tokoh ajaib ini diberi kategori khusus "Barang Antik" yang masih tidak percaya… »
  • BMH: Bagi Pak Usman Yasin di facebook itu yang penting adalah "suaranya terdengar" sehingga disambut masyarakat. Kalau sebaliknya yang terjadi, yang penting adalah "terdengar… »
  • Semua komentar »
  • @madowl »

Mad Owl

Pamor: 0.01

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

rachmadyuliadinasir rachmad yuliadi nasir 27 Okt 09, 11.37

salam untuk semua penulis politikana
rachmad yuliadi nasir

http://www.kompas…madbacakoran
http:/ /www.kompas…logspot.com/

wongawampolitik wongawampolitik 12 Okt 09, 22.25

salam kenal mad owl...

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (83% Tidak) 48

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: