Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 17 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 17
Status page | Arsip x
manohira

Manohira

Bukan Kelantan

Artikelnya:

Saat ini Manohira belum mulai menulis

Follower (1):

Komentar:

  • ErwienSamantha: Saya nggak pinter gugling, bisanya spoon feeding aja ; )). Ini informasi yg saya inget jaman orba dan belajar dulu. Saya sadar kok orba tuh dosa kolektif. saya nggak… »
  • alakazam: ho oh positive thinking aja. Di Pangkalpinang bisa denger lagu wali dan ST12 di radio lebih dari 10 kali dalam sehari. sumpah. Dont worry, kurang dicintai di jogja,… »
  • ErwienSamantha: pembangunan? lihat jakarta. keutuhan NKRI? lor, jelas2 aceh dan papua nyaris lepas. kerusuhan Ambon dan Sampit kan legacy Pak Harto juga. nelayan, petani dan buruh?… »
  • Semua komentar »
  • @manohira »

Manohira

Pamor: 0.03

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

sandyck Sandy CK 27 Agu 09, 19.24

halooo

ndableg ndableg 16 Agu 09, 11.40

hai..

nownow Dh2L 28 Jul 09, 22.25

hey... guess i glad see you combined Dh2L for better future for our Country,Fisrt Time in brotherhood.See next Articel,Comment !!!!!

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: