Politikana

12 Maret adalah "World Day Agai ... 9 12 Maret adalah "World Day Against Cyber Censorship" 9
Status page | Arsip x
maryulismax

maryulismax

menuliskan apa yang bisa ditulis, itupun kalo sempat, ha117x

padang

maryulismax.wordpress.com

Artikelnya:

Follower (2):

Komentar:

  • ikut nyumbang tertawa deh bagi para istri.... : D »
  • saat ini, banyak anggota dewan daerah yang rame2 datang ke Depdagri cuma untuk konsul soal UU ini. harusnya mereka cukup dg mendiskusikan di sini saja.. kalo pada ragu, pasti kawan2… »
  • harusnya sejak dulu FPI sudah dibubarkan, tapi sampe sekarang kok masih dipelihara? »
  • Semua komentar »
  • @maryulismax »

maryulismax

Pamor: 0.06

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

eshape eshape 9 Sep 09, 18.44

salam kenal nih ma urang awak [ya?]

salam kompak selalu

maryulismax maryulismax 28 Agu 09, 21.52

baa kaba uda KT... lah lamo indak basobok jo saliang mancigok : D

kangtutur kang tutur 28 Agu 09, 20.11

Mantaps..., sanang bana ati ambo basuo jo Max di Politikana koh... : )

maryulismax maryulismax 28 Agu 09, 19.27

@dhewasecret: jangan kelewat memuji Mas... saya cuma menuliskan apa yang bisa ditulis aja.. itupun kalo sempat, ha117x

soni dhewasecret 28 Agu 09, 18.05

salam kenal,tulisan nya selalu bermutu,hebat!

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 50

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: