Politikana

Setelah kopdar Politikana, kata ... 4 Setelah kopdar Politikana, katanya Obama juga akan mengadakan Kopdar *hihihi* 4
Status page | Arsip x
mawanmawan

mawanmawan

anak muda biasa yang seneng ngobrol politik ^^v

DayeuhKolot

Artikelnya:

Saat ini mawanmawan belum mulai menulis

Follower (4):

Komentar:

  • salahnya adalah ketika: (a + b) (a – b) = (a – b) b menjadi (a+b)=b prinsip pencoretan adalah pembagian a=1 dan b=1 kan ? brarti a-b=0 0/0 = tak trdefinisi.. maknya kalimat matematikanya̷ 0; »
  • Aji Prast: kesimpulannya, selera humornya boleh juga..
    ----------- ------------------ ------------------ ----------------
    L OL : )) »
  • "Sudahkah posting kita memperkaya dunia di sekeliling kita?" -nubitol gak ngerti >,< "Sudahkah posting kita mempercerdas bangsa?" -ya, walau untuk mempercerdas bangsa masih berupa… »
  • Semua komentar »
  • @mawanmawan »

mawanmawan

Pamor: 0.06

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

faaz_alqassam alakazam 14 Jun 09, 14.40

ehm.... apakah anda berasal dari madiun?

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: