Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 17 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 17
Status page | Arsip x
nana88

nana

Artikelnya:

Saat ini nana belum mulai menulis

Follower (24):

Komentar:

  • ha...ha.....ha.... semua komen jadi membuat artikel ini tampak lucu....

    Tapi menurut saya artikel ini sangat menarik. »
  • Benar , warga negara indonesia yang ilegal dan tidak mempunyai dokumen semakin banyak , tapi yang saya heran mengapa hasil dari suara suara yang diteriakkan oleh rakyat dijalanpun… »
  • Semua komentar »
  • @nana88 »

nana

Pamor: 0.06

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

nagawulan nagawulan 1 Des 09, 12.47

salam...

bintang bintang 30 Nov 09, 18.53

salam kenal buat nana

yusro yusro 29 Nov 09, 15.30

nana pendek apa nana panjang? : ) Selamat bergabung, slam hormat.

yusro yusro 29 Nov 09, 15.30

nana pendek apa nana panjang? : ) Selamat bergabung, slam hormat.

harlaner Harlan Eryandi 29 Nov 09, 13.29

met gabung, slam kenal. : )

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: