Politikana

12 Maret adalah "World Day Agai ... 5 12 Maret adalah "World Day Against Cyber Censorship" 5
Status page | Arsip x
normanonline1

Normanlahyaw

Jakarta

Artikelnya:

Saat ini Normanlahyaw belum mulai menulis

Follower

Saat ini Normanlahyaw belum mempunyai follower

Komentar:

  • Agus PW: hehehhe Indonesia gak butuh orang pinter..nyatanya semua potensi HR ngabur ke LN..abis disini gak diurus ...masih aja pake jargon nasionalisme ..kalo perut kosong ...bagaimana… ; »
  • "kekhawatiran saya kalo kuenya terbagi rata, semua diam dan kenyang, tinggal rakyat yg terbengong2 kemudian lupa (short memories tadi)" indikasinya sih kesana bung, mungkin yang tidak… »
  • http://www.telegr…............
    disini malah rame2 ngasi bocoran »
  • Semua komentar »
  • @normanonline1 »

Normanlahyaw

Pamor: 0.06

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

rachmadyuliadinasir rachmad yuliadi nasir 27 Okt 09, 11.02

salam untuk semua penulis politikana
rachmad yuliadi nasir

http://www.kompas…madbacakoran
http:/ /www.kompas…logspot.com/

edwin Red-White Eagle 5 Okt 09, 11.34

Pleased to meet you

edwin Red-White Eagle 22 Sep 09, 22.58

Pleased to meet you

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (83% Tidak) 48

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: