Politikana

Kopdar Jogja Politikana hari in ... 6 Kopdar Jogja Politikana hari ini, 15 Maret 2010! 6
Status page | Arsip x
nuzulaviani

linus

Seorang biasa yang sedang dan selalu belajar

Jakarta

Artikelnya:

Saat ini linus belum mulai menulis

Follower (2):

Komentar:

  • Hingga sampai pada kesimpulan, biarkan pemerintah dengan lakunya. Berbuatlah apa yang kita bisa lakukan buat mereka, walaupun tak memiliki arti ... »
  • Sebaiknya belajar lagi sejarah dan mengasah nurani, penting dan perlu untuk seluruh anak bangsa. »
  • botaksakti: kejadian yang biasa dialami anak-anak SD lima tahun terakhir. Materi dalam LKS cenderung asal, kompetensi guru yang mengajar juga tidak lebih baik. Orang tua dituntut lebih… »
  • Semua komentar »
  • @nuzulaviani »

linus

Pamor: 0.03

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

yusro yusro 12 Jan 10, 10.16

Selamat datang di politikana. Salam hormat.

gajahmada Muhammad Tamim Pardede 16 Des 09, 19.36

salam kenal bung linus

hendi hendijo 8 Des 09, 7.30

halo bung...terimakasih sudah mampir ke tempat saya...Ditunggu tulisan2nya : )

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: