Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x
oglek

masoglek

pengen belajar politik

Muntilan

admin.muntilanation.org

Artikelnya:

Follower

Saat ini masoglek belum mempunyai follower

Komentar:

  • daripada narik pajak model kayak gini, mending beresin dulu tuh orang-orang yang masih pada ngemplang pajak. »
  • siapa aja yang bisa dan mau dimanfaatin pasti dijadiin kawan »
  • : D : D : D : D : D : D : D (perut sakit mode on) »
  • Semua komentar »
  • @oglek »

masoglek

Pamor: 0.06

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

npherryanto opiniherry 19 Mei 09, 18.31

salam kenal juga, mas...

guawijaya guawijaya 16 Apr 09, 11.43

salam kenal @mas oglek

yusro yusro 14 Apr 09, 11.44

mas oglek: salam kenal juga

arsyani arsyani 13 Apr 09, 0.57

salam kenal http://politikana…profil/oglek (mas)

danalingga GaraMata 12 Apr 09, 19.46

salam kenal juga

gunawanrudy gunawanrudy 9 Apr 09, 18.56

hahaha, salam kenal juga mas. : D

sawung sawung 9 Apr 09, 18.52

salam kenal

kohaku Sri Kirana 7 Apr 09, 19.25

salam kenal juga masoglek : )

oglek masoglek 7 Apr 09, 16.34

salam kenal juga mas Ipam

ranumili Ipam 6 Apr 09, 20.33

Mas Oglek salam kenal ... : )

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: