Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x
patriagintings

Patria Gintings

Lahir di Yogyakarta dan dibesarkan di Jakarta, Patria Gintings menyelesaikan pendidikan S1 (S.Hum) di Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Pada tahun 2006 dia melanjutkan pendidikan dengan mengambil S2 (MA) Advertising & Marketing di University of Leeds, dengan spesialisasi di bidang Political Marketing. Di sana pula dia memperoleh sertifikasi Direct & Digital Marketing dari The Institute of Direct Marketing. Saat ini dia bekerja sebagai konsultan Corporate Communications terutama dalam bidang Public Affairs di salah satu perusahaan swasta di Indonesia. Khusus untuk Politikana.com, diberikan disclaimer bahwa Patria terdaftar sebagai anggota PDI Perjuangan

Jakarta

patriagintings.blogspot.com

Artikelnya:

Follower (7):

Komentar:

  • @Dh2L:
    Sori saya kurang nangkap maksudnya jadi bagaimana ya dgn "biarkan rakyat dan negara lakukan pekerjaan uktuk kembali kepada rakyat?" »
  • Tidak ada kesantunan perilaku "Huuuu" »
  • Mungkin bisa lebih jelas kalau dikasih perbandingan angka. Cth: dana mobil dinas dibandingkan dana kesehatan atau semacamnya. Lebih bagus lagi bila bisa dapat data total pengeluaran… »
  • Semua komentar »
  • @patriagintings »

Patria Gintings

Pamor: 0.16

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: