Politikana

Kopdar Jogja Politikana hari in ... 2 Kopdar Jogja Politikana hari ini, 15 Maret 2010! 2
Status page | Arsip x
pharaoh378

Pharaoh378

Baru Hijrah dari Jahiliyah, yg sedang berusaha untuk mendapatkan keadilan dan kebebasan dari penindasan dan penjajahan. (F of E).

Jakarta

www.yahoo.com

Artikelnya:

Follower (1):

Komentar:

  • Pasti lagi-lagi yg melakukan teror adalah masyarakat sekitar lingkungan gereja yg tersinggung karena akan disebut Domba Tersesat. Memang sebaiknya pihak gereja-gereja melakukan lagi… »
  • Kesalahannya adalah ketika melakukan misionaris / dakwah mengajak umat masuk atau pindah ke agama kristen / katolik menggunakan istilah domba tersesat, sehingga masyarakat sekitar… »
  • UU dan Peraturan yg telah ada jangan sekali-kali diabaikan, karena UU dan Peraturan tsb dibuat untuk mengantisipasi hal-hal yg akan terjadi seperti ini. Penyelamatan ini lebih bersifat… »
  • Semua komentar »
  • @pharaoh378 »

Pharaoh378

Pamor: 0.03

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

chayadi braga 7 Okt 09, 17.06

slamat berjuang tuk Indonesia yang lebih baik..: )

Fauzan Wonggantenk 21 Mei 09, 21.01

wah, ada Fir'aun, salam kenal dulu deh ; )

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 50

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: