Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x
pikiranbersih

Wisang Geni

Berpikir bersih dengan hati yang jernih.

Artikelnya:

Saat ini Wisang Geni belum mulai menulis

Follower (3):

Komentar:

  • imogiri: [...contoh : ketika kaum kristen wajib menyebarkan agama...]
    Wah.., baru dengar ada kewajiban seperti itu bagi kaum kristen. Bisa kasih tau dasarnya? »
  • ohh, kirain lagi ngomongin dapit bekam nyang pemain bola.. : )) »
  • [Sekarang stereotype yang diciptakan adalah terorisme itu pelakunya adalah cuma dari kalangan muslim. Jadi kelompok lain nggak perlu dicurigai, begitu ?] Memang tidak nyaman untuk… »
  • Semua komentar »
  • @pikiranbersih »

Wisang Geni

Pamor: 0.03

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

yudiantoro Yudiantoro 13 Jun 09, 23.08

salam kenal : D silahkan setor nick ym ke hamatamu, ditunggu : D

eshape eshape 4 Jun 09, 11.40

Aku follow ya
Nanti kalau sudah menuli sbiar ketahuan

Salam kenal

Semoga ketularan berpikiran bersih terus
AMin

Fauzan Wonggantenk 19 Mei 09, 1.56

salam kenal dulu deh. Ikannya keren

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: