Politikana

12 Maret adalah "World Day Agai ... 8 12 Maret adalah "World Day Against Cyber Censorship" 8
Status page | Arsip x
rama

rampok

Artikelnya:

Follower

Saat ini rampok belum mempunyai follower

Komentar:

  • *Menurut saya anyone can do anything.* dengan logika seperti itu lebih saya saja yang menjadi MENKOMINFO! Saya nggak pernah bermasalah sama polisi, apalagi dituntut. Klo cuma bedain… »
  • enda kapan kita bergerak? *siap2 ditangkep* »
  • calon2 korban uu-ite lagi nih : D »
  • Semua komentar »
  • @rama »

rampok

Pamor: 0.06

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

Fauzan Wonggantenk 16 Apr 09, 17.21

Salam keNal BuNg

Kinaryosih Osi 15 Apr 09, 14.44

salam kenal dan kompak selalu mas rampok...[aku jangan dirampok ya..hihihih]

kohaku Sri Kirana 3 Apr 09, 19.13

rampok : salam kenal mas rampok : D saya tuti, tukang tipu : D

ahmad140385 Ahmadmaulana 1 Apr 09, 16.48

salam kenal saya copet deh : D
mohon bimbingannya

andymse AndyMSE 1 Apr 09, 15.47

salam kenal rampok!...

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (83% Tidak) 48

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: