Politikana

Setelah kopdar Politikana, kata ... 7 Setelah kopdar Politikana, katanya Obama juga akan mengadakan Kopdar *hihihi* 7
Status page | Arsip x
rifkyprdn

Bocah nDeso

Artikelnya:

Follower (11):

Komentar:

  • Mungkin juga bisa ditambahkan... ”Pedang Terhunus Bagi Penghujat Rasul” (As-Sarim al Maslul ’ala Shatim Ar-Rasul) Imam Ibnu Taimiyah. http://www.eramus…h.htm… »
  • Pernah dengar riwayat ttg bagaimana Ka’ab bin Al-Asyraf ?......Apa kaitan peristiwa itu dengan sabda Rasulullah SAW kepada bani Yahudi kaumnya Ka’ab bin Al-Asyraf : ”Jika salah… »
  • adi: konon kabarnya...Rupiah juga tidak diback up dengan emas...mengikuti sistem yg diterapakan USA thd US Dollar-nya.... »
  • Semua komentar »
  • @rifkyprdn »

Bocah nDeso

Pamor: 110.48

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

barnard rakjat ketjil 28 Jul 09, 4.39

salam tempel, bung. mohon bimbingannya

prajnamu conscientizacao 23 Jul 09, 23.46

thanks atas infonya!

Fauzan Wonggantenk 21 Jul 09, 22.19

lam k3nl d03l03 d3h

ariimogiri imogiri 16 Jul 09, 20.09

adik ipar bukan keluarga ya? lupa, he3


Komentar-komentar sebelumnya ▾
Loading...
Tidak ada komentar lagi

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang politik dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: