Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 14 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 14
Status page | Arsip x
riski88

qq

Artikelnya:

Saat ini qq belum mulai menulis

Follower

Saat ini qq belum mempunyai follower

Komentar:

  • lks tu? sebenenya? bgz? tpy?tolonglah harganya disesuaikan ama harga gorengan disekolahan kan duit ank SD,SMP,SMA? pas2 san kasian dong anak pembantu yang sekolah? klo? tiap BAB baru… »
  • mafia surabaya? ketakutan hahahahhhaha? sokor kapan kapok mu? pak polisi cepeTAN TANGKEP? aja? sebulum kabur »
  • masih pantz kah para dikala negara kta? tang katanya makmur ini? ternya ta banyak mash banyak yang belm dapat? menghirup? kebebasan karna gempa ,banjir dmn2? FILIRKN untuk sesama aja?… »
  • Semua komentar »
  • @riski88 »

qq

Pamor: 0.06

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: