Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x
ryna89

ryna89

Aku ryna eka ramadhita.. Putri Pertama dari 3 Bersaudara..

Aku Itu Ramah, Ingin Tahu, Penuh Semangat...

Jakarta

sweetmango-ryna89sosweet.blogspot.com/

Artikelnya:

Follower (4):

Komentar:

  • Iklan Tolak tayang Lagi.....

    Lanjutk an!!!

    Tutup Semua Aspirasi lawan Politikmu... jangan Beri Mereka Kesempatan beriklan di Media Apapun...

    Lanjutk an!!! »
  • Kenapa Pembangkit Listrih harus menggunakan batu bara, kenapa tidak menggunakan Panas Bumi, Angin, atau bahkan Nuklir... mungkin nuklir merupakan Momoc yang menakutkan bagi rakyat… »
  • Topik Menyesatkan!!! »
  • Semua komentar »
  • @ryna89 »

ryna89

Pamor: 0.06

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

guawijaya guawijaya 29 Jun 09, 12.16

salam kenal mbak Ryna

kohaku Sri Kirana 28 Jun 09, 20.10

Saya harap kalau anda memang mau komentar dan mau meluruskan tuduhan saya, lakukan dengan benar, jangan cuma junk saja.

heriyadi heriyadi 4 Jun 09, 22.58

salam kenal juga

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: