Politikana

RIP Dulmatin ... 10 RIP Dulmatin 10
Status page | Arsip x
salvatore

Salvatore Guiliano

Pendatang baru. Berawal dari kesenangan membaca dan mencari tahu, si pegawai ini coba ikut di keramaian..

DKI Jakarta

Artikelnya:

Follower (3):

Komentar:

  • "Masyaallah, sepagi itu, wangi mulutnya saya rasakan seperti wangi es campur di warung depan BCA, Situbondo. Vanila bercampur sirup.“ ------------------ --- tiba2 Miyabi terasa 30cm… »
  • Pak Rusdi Matahari ini punya kebiasaan nulis, tapi habis itu tidak ikut ramai-ramai komentar.. ya kan?

    Tapi saya suka tulisannya.. »
  • cibro: jangan gitu donk bro, cara pandang mempengaruhi cara bertindak lho..

    *uppss.. ini kan obrolan 'ngerumpi'* »
  • Semua komentar »
  • @salvatore »

Salvatore Guiliano

Pamor: 0.03

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

mbahellxtr boiga 8 Okt 09, 11.45

selamat datang, selamat bergabung, salam kenal.. tulisan pertama anda bagus.. : )

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (83% Tidak) 48

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: