Politikana

Setelah kopdar Politikana, kata ... 6 Setelah kopdar Politikana, katanya Obama juga akan mengadakan Kopdar *hihihi* 6
Status page | Arsip x
silip

silip

alone with my thought.

Artikelnya:

Saat ini silip belum mulai menulis

Follower (2):

Komentar:

  • imao: dari raut muka dan cara "mangap"-nya, saya kok curiga kalo abang ini "pengguna" ya. »
  • *bayangin* abang itu ada di partai yang menjadi oposisi, apa ga lebih meriah tuh "acara".: )) »
  • ngomentarin videonya tok:
    hm... jadi dimensi ke-4 adalah durasi/waktu. dimensi ke-5 adalah mumet ndase. »
  • Semua komentar »
  • @silip »

silip

Pamor: 0.06

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

Tuvok Striding Cloud 12 Jan 10, 12.44

clues? of what?

Tuvok Striding Cloud 25 Des 09, 0.05

salam kenal juga.

alhuda Alhuda 24 Des 09, 23.54

Salam kembali ya... bila ada kekurangan dalam tulisan saya jangan sungkan... kritikannya ya...

bocahanteng pall 21 Des 09, 23.52

Salam kenal juga, mas/mbak silip. Start from now, don't be alone with your thought anymore : D

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: