Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 14 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 14
Status page | Arsip x
skycraper

skyscraper

Lebih senang liat langit: membayangkan bisa tinggal di Bulan sambil dengerin hingar bingar manusia Bumi lewat internet.

Bandung

circleofmind.blogspot.com

Artikelnya:

Follower

Saat ini skyscraper belum mempunyai follower

Komentar:

  • juga bagian ketika JK minta disediakan duit tunai 10 milyar buat besok. yup narasinya apik. »
  • mantap. cepat sekali. »
  • uradn dan samsara : ya maap, gini nih nasib kalau punya kosakata jawa yang terbatas. yup, mantep lagunya. kalau yang versi koor di iklan ada ga? hehehe »
  • Semua komentar »
  • @skycraper »

skyscraper

Pamor: 0.04

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

skycraper skyscraper 29 Apr 09, 1.48

sae kang..

kangtutur kang tutur 27 Apr 09, 21.43

hola, kumaha kabarna?

skycraper skyscraper 15 Apr 09, 6.42

eah ada intelijen... takut awak : ))

sawung sawung 10 Apr 09, 10.45

oi ton

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: