Politikana

12 Maret adalah "World Day Agai ... 8 12 Maret adalah "World Day Against Cyber Censorship" 8
Status page | Arsip x
spidolhitam

spidolhitam

m.a.l.e.s

Artikelnya:

Follower (9):

Komentar:

spidolhitam

Pamor: 0.17

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

miftahrahman MR 11 Agu 09, 5.25

lam kenal mas

yusro yusro 10 Jul 09, 12.47

Asyik akhirnya menulis juga. Ditunggu tulisan berikutnya. Salam.

guawijaya guawijaya 3 Jul 09, 13.16

salam kenal mas Spid... : )

ibugaul ibugaul 29 Jun 09, 16.19

salam kenal mas.. thanks atas ratingannya di tulisan perdana saya ; )

babyoil MosheDayan 26 Jun 09, 6.31

thanks

kunyuk DorZie 24 Jun 09, 14.12

mas spidol, makasih buat rating atas tulisan PertamaX-koe... : D

spidolhitam spidolhitam 3 Jun 09, 15.49

nulis ... nggak ... nulis ... nggak ...

mbahellxtr boiga 2 Jun 09, 15.45

salam kenal bung..

spidolhitam spidolhitam 2 Jun 09, 10.48

yah juga

macanwigit LCFR 2 Jun 09, 10.42

"Juga" yah? ; )).

spidolhitam spidolhitam 27 Mei 09, 14.04

weh ... salam kenal ... saya masih linglung coba-coba fitur

slathem lat 27 Mei 09, 11.07

salem kenal ...sama2 masih berstatus komentator...tidak boleh saling mendahului hehe..sukses selalu

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (83% Tidak) 48

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: