Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 14 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 14
Status page | Arsip x
tancepkayon

Pak Dee

Sepi ing pamrih, rame ing gawe

Pahang, Malaysia

tancepkayon.wordpress.com

Artikelnya:

Follower

Saat ini Pak Dee belum mempunyai follower

Komentar:

  • saya tertarik untuk berinvestasi di bidang pecah belah nih, kebetulan saya penggemar keramik, apalagi yang dari Dinasti Ming ... »
  • "Jangan menaruh telur dalam keranjang yang sama" berlaku bagi kalkulasi politis Golkar : ) »
  • Setuju AndyMSE, PEKOK adalah kata yang paling tepat, PEKOK bin PETHOK... »
  • Semua komentar »
  • @tancepkayon »

Pak Dee

Pamor: 0.03

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

calupict Nenda Fadhilah 23 Apr 09, 21.41

Salam kenal juga : )

gunawanrudy gunawanrudy 6 Apr 09, 20.54

Telefoon Boentoeng mau dipake sama Geddoe soale. : ))

gunawanrudy gunawanrudy 6 Apr 09, 20.38

wah ada pak dhe. : D

kangtutur kang tutur 5 Apr 09, 14.47

Pertamax...
Pak Dhe... : D

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: