Politikana

Setelah kopdar Politikana, kata ... 6 Setelah kopdar Politikana, katanya Obama juga akan mengadakan Kopdar *hihihi* 6
Status page | Arsip x
vutok

Harbinger of Death

30 percent is fate, the rest is a battle, You can only win if you love a good fight.

tinyurl.com/yhl8gg5

Artikelnya:

Saat ini Harbinger of Death belum mulai menulis

Follower (2):

Komentar:

Saat ini Harbinger of Death belum berkomentar

Harbinger of Death

Pamor: 0.06

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

nisuh_w sin 18 Des 09, 4.58

http://politikana…ar-cina.html
knp anda me-rate sebagai cari masalah?

mokasin mokasin 17 Des 09, 14.49

ck...

yudiantoro Yudiantoro 16 Des 09, 13.52

bwahahahahahahahahahahahah : )) : )) : ))

mbahellxtr boiga 15 Des 09, 12.21

bwahaaa..

Tuvok Striding Cloud 15 Des 09, 7.36

Ini bukan gw.

cybical cynical 10 Nov 09, 8.33

or mahardika

cybical cynical 10 Nov 09, 8.33

or bejologi

cybical cynical 10 Nov 09, 8.30

semoga anda bukan another koplak

Tuvok Striding Cloud 10 Nov 09, 1.28

hahahahha....

Kenapa kok Anda sepertinya terlalu kagum dengan saya bos?

: D

yusro yusro 10 Nov 09, 0.00

Selamat datang di politikana, salam hormat

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: