APBN - Politikana

Kopdar Jogja Politikana hari in ... 2 Kopdar Jogja Politikana hari ini, 15 Maret 2010! 2

Tag: APBN

Negara Ikut Korupsi? 56 Uang korupsi ternyata sudah dipotong pajak penghasilan (PPh 21 sebesar 15%) oleh negara. Jadi negara ikut korupsi? Menarik +6 yusro
Jum, 5 Feb '10 17:36
Sang Penunggak Pajak kok Belum Ditindak? 19 Dirjen Pajak rajin melansir daftar penunggak pajak. Tapi apa tindaklanjutnya? Sudah adakah penunggak pajak yang diproses hukum? Penting +7 yusro
Jum, 29 Jan '10 12:56
Awasi dan Kawal Pembahasan RAPBN 2011 19 bayar pajaknya, awasi penggunaannya (Ditjen Pajak ™) Penting +5 dizzman
Kam, 28 Jan '10 13:00
iklan rokok tinggal kenangan 40 Iklan rokok bakal dilarang di semua jenis media. Cara menjualnya pun dibatasi. Tapi pemerintah mau cukai rokok tetap tinggi. Bisakah keduanya berjalan… Menarik +7 yusro
Rab, 27 Jan '10 10:40
Inspirasi : menyusun anggaran rumah tangga dan negara yang bijak 23 konsep sederhana bagaimana menyusun anggaran pengeluaran dan pendapatan yang bijak Menarik +2 free7
Sen, 7 Des '09 13:17
Formal / Informal = End User 15 Rentang Kendali,Pelimpahan Otorisasi,Smart Supervisi Perimbangan Keuangan Daerah Menarik +2 Dh2L
Kam, 3 Des '09 07:55

Tentang Politikana... ↓

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang �politik� dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 50

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.

KRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI

Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.

Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Politikana

Tag: APBN

Tentang Politikana

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 50

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator:

Politikana

Tag: APBN

Tentang Politikana

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 50

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator:

Login